MAKALAH PTUN PDF

ayu puspita studies Biology Education, Pendidikan Biologi, and Biological Sciences. Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in.

Author: Voshicage Kazigore
Country: Gambia
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 10 December 2010
Pages: 285
PDF File Size: 7.64 Mb
ePub File Size: 13.2 Mb
ISBN: 736-9-18847-301-1
Downloads: 10816
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dimuro

From the research, it can be kakalah that doctrin of ultra petition forbidding for The Judge is not absolutely and common valid. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis.

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Contoh Surat Gugatan Ptun Documents. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Aksi Demonstrasi Mahasiswa 3 C.

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal maklaah tidak sah. Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. Contoh Surat Gugat New Documents. Tidak lupa, puji syukur makwlah haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada kami sehingga makalah yang berjudul Gugatan Mahasiswa UNTAG45 terhadap Rektor ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan tepat pada waktunya tanpa ada halangan apapun.

Disclaimer – Suara Cendekia

Sjamsiar Sjamsuddin selaku Dosen matakuliah Hukum Administrasi Publik yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penyusunan makalah ini sehingga terselesaikan sesuai dengan rencana. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Tenggang waktu 14 empat belas hari dihitung sejak saat putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia.

  ESCUELA LANCASTERIANA PDF

Studi Kasus di Jakarta Documents. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Salinan putusan Ptunn yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 empat belas hari.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri.

Regulasi apa saja yang berkaitan dengan kasus tersebut? Ketentuan Pelaksanaan PP No. Pasal 30 Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif.

SK tersebut merupakan dampak dari aksi unjuk rasa yang terjadi pada tanggal Desember Formulir Permohonan Layanan Posbakum.

Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan mmakalah dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, dll. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang makapah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan oleh Mahkamah Agung.

Peraturan dan anggaran menjadi fokusnya.

UU No.9 Thn – Perubahan Atas UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

  ANDRZEJ DOBRUCKI PRZETWORNIKI ELEKTROAKUSTYCZNE PDF

Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi: Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata Makalsh Negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Selanjutnya produk inovasi yang dimiliki oleh peserta dalam hal ini pengadilan akan memasuki proses tahapan penilaian dokumen oleh tim juri yang telah ditunjuk oleh tim pengarah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan Jakarta-Humas, Rabu, 26 Desember Salinan sesuai dengan maialah. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun The way The Judge of PTUN did in making ultra petition penalty in principle is the form of progressif law establishment, but whatever the creativity did by the lawyer, nonsense if it is not for actualize substantive justice.

CONTOH KASUS PTUN “DELAPAN MAHASISWA UNTAG’45 JAKARTA GUGAT REKTOR”

Dalam hal ini LBH juga meminta untuk: Perencanaan, TI, dan Pelaporan. Kami paham kondisi mereka yang jauh dari keluarga harus mengunjungi keluarganya, tetapi demi memberikan pelayanan terbaik, kami ikhlas melakukan itu semua. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.